AmongRasa

Disusun berdasarkan

1. Permendagri nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
2. Permendagri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
3. Permendagri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
4. Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
5. Permendagri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Read More

SIPALU

Sistem Informasi berbasis web yang digunakan untuk memantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan menggunakan metode real count yang diinputkan per TPS oleh saksi. Dengan fitur-fitur yang tersedia, aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan management pasangan calon dan TPS diantaranya, dashboard untuk melihat rangkuman data perolehan suara, form C1 untuk menampilkan hasil perhitungan pemilihan umum dari setiap TPS, Modul pasangan calon untuk Data pasangan calon yang akan dipilih, serta data TPS yang tersedia di setiap kabupaten/kota. Aplikasi ini telah digunakan untuk mengawal PILKADA Kabupaten Jombang. 
Read More

SIMAPI

Modul-modul lainnya yang terdapat dalam aplikasi SIMAPI, yaitu :

  1. Dashboard  menampilkan ringkasan dari data Ternak dan Peternak yang terdapat dalam aplikasi SIMAPI
  2. Management Peternak menampilkan data peternak yang terdaftar pada aplikasi (meliputi data diri dan jumlah ternak) 
  3. Management Ternak Menampilkan data hewan ternak yang telah didaftarkan oleh peternak pada aplikasi (meliputi data pemilih hewan ternak, bobot, umur, jenis ternak, kategori ternak) 
  4. Pendataan Modul ini digunakan untuk pencatatan data-data dalam proses pemeriksaan hewan ternak
Read More

SIM-PKK

Modul-modul yang meliputi :

  1. Dashboard modul yang digunakan untuk menampilkan data ringkasan yang terdapat dalam aplikasi SIM-PKK
  2. Kader & Anggota PKK Modul ini digunakan untuk pencatatan data-data kader dan anggota m penggerak PKK desa
  3. Data keluarga terdapat data umum keluarga, anggota keluarga, pemanfaatan tanah pekarangan, serta industri rumah tagga
  4. Data kegiatan Modul untuk melakukan pencatatan kegiatan yang dilakukan oleh m penggerak PKK
  5.  Ibu & Anak  Terdapat 4 sub-modul yaitu : Ibu hamil, Ibu melahirkan, Balita gizi buruk, Balita dan ibu meninggal
  6. POKJA (Kelompok Kerja) Modul untuk melakukan pencatatan data-data yang dibutuhkan oleh seap POKJA, yaitu:  POKJA 1: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Laporan Rekapitulasi. POKJA 2 : Kejar Paket, Taman Bacaan, Bina Kelompok Bata, Koperasi, Laporan. POKJA 3 : Hanya PKK, Laporan Rekapitulasi. POKJA 4 : Posyandu, MCK, IVA TEST, Laporan Rekapitulasi, Laporan IVA Tes. 
Read More

RadioGemilang

Merupakan Aplikasi pemerintahan berbasis website dibawah naungan Diskominfo Magelang, guna menyuguhkan informasi kepada pengguna seputar program acara Radio Gemilang., event yang diadakan, berita-berita ter-update, live streaming radio, galeri photo serta profil perusahaan.

Read More

PPID KABUPATEN MAGELANG

Modul-modul yang terdapat didalam aplikasi ini :

  1. Profile PPID
  2. Informasi Publik : Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat, Informasi dikecualikan. 
  3. Layanan Informasi : Permohonan Informasi dan Tracking, Permohonan Kebertaan, SOP PPID, Register Permohonan Informasi.
  4. Manajemen Permohonan Informasi

 

Read More

PinisiPicture

Merupakan Website Company Profile yang memberikan informasi untuk publik mengenai perusahaan Ponisi Pictures, yang meliputi Halaman utama, Profile perusahaan, Tim yang tergabung dalam Pinisi Pictures, serta apa saja Daftar perkerjaan yang ada di dalam Pinisi Pictures.

Read More

PermataCakra

Website Company Profile yang memberikan informasi untuk publik mengenai perusahaan, yang meliputi Halaman  utama  Website  perusahaan, Daftar Aplikasi yang telah dibuat, Portofolio, serta Profil perusahaan permata cakra.

Read More

Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Hai Sobat Itematik long time no see ! Apa kabar nih sobat itematik ? Semoga kita semua sehat selalu ya !


Oiya, buat kalian yang memerlukan suatu informasi yang bersifat publik, kalian bisa mengajukan permohonan tersebut pada bagian PPID yang ada pada seluruh Badan Publik Pemerintahan di Indonesia.


PPID adalah singkatan dari Penjabat Pengelola Informasi dari Dokumentasi yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2008 yang bertugas untuk melayani permohonan informasi yang diajukan masyarakat. Badan publik yang memiliki PPID di Indonesia apa aja sih ? Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, sekarang ini seluruh Kementerian RI memang telah memiliki PPID namun untuk badan publik pemerintah yang non-kementerian masih sedikit yang memiliki PPID. Ia mengatakan dari 129 badan publik pemerintah non-kementerian baru 36 diantaranya yang sudah memiliki PPID. (kominfo.go.id) 


Jadi buat sobat yang memerlukan infomasi publik dari badan publik pemerintaha, bisa mengajukan permohonan pada PPID di badan publik tersebut ya.

Bagaimana alur untuk mengajukan permohonan informasi di PPID ? Berikut adalah mekanisme permohonan informasi publik yang dipaparkan dalam website resmi Kominfo di kominfo.go.id

  1. Pemohon datang ke desk Layanan Informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Permohonan adalah Badan Hukum;

  2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;

  3. Petugas memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;

  4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.


Lalu, apakah PPID melayani semua permohonan informasi ?  Tidak ya sobat, untuk jenis informasi yang dilayani oleh PPID adalah berikut ini :

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;

  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;

  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

  4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.


Apakah kita perlu membayar untuk mengajukan permohonan informsasi ?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

Dasar Hukum PPID

Lalu apakah PPID itu mempunyai dasar hukum yang jelas ? Tentu dong !

Dasar hukum yang melandasi PPID adalahh sebagia berikut :


  1. PM Kominfo No.12 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi Dan Informatika

  2. PM Komunikasi dan Informatika No. 25 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

  3. KM Komunikasi dan Informatika No. 315 Tahun 2015 Tentang Nilai – Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika

  4. PM Kominfo No.41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi Dan Informatika

  5. Keputusan Sekretaris Jenderal No.61 Tahun 2018 Tentang Daftar Informasi Publik

  6. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi PublikDASAR DAN LANDASAN OPERASIONAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

  7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  8. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

  9. KM Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perubahan)

  10. KM Komunikasi dan Informatika No. 356 Tahun 2014 Tentang Perubahan KM No. 117 Tahun 2010

  11.  KM Komunikasi dan Informatika No. 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika

  12.  PM Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan   Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

  13.  PM Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika

  14.  PM Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Komunikasi dan Informatika

  15.  Surat Edaran No.11 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

  16.  Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik


Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi IT yang memiliki visi untuk menjadi mitra yang turut berperan serta dalam tumbuh kembang institusi melalui teknologi., Itematik pernah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan aplikasi PPID Kabupaten Magelang.


PPID Kabupaten Magelang merupakan aplikasi pemerintahan yang dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik, serta mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen tertentu. Aplikasi ini telah digunakan oleh Diskominfo sebagai PPID utama dan SKPD sebagai PPID pembantu loh :)


Read More